Gaya Hidup Mewah Aparatur Negara

Pada dasarnya, PNS telah dilarang keras untuk memamerkan gaya hidup mewah. Hal tersebut telah diatur dalam SE Menteri PANRB 13/2014 tentang gerakan hidup sederhana. Selain itu juga Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa PNS wajib menjaga citra dan martabat kehormatan sebagai abdi negara, serta wajib hidup sederhana dan tidak memperkaya diri sendiri. Oleh karena itu, PNS yang melanggar peraturan-peraturan tersebut dapat dikenai sanksi, di antaranya teguran lisan atau tertulis, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat, bahkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

Adanya pejabat atau PNS yang memamerkan gaya hidup mewah dapat meningkatkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik yang diwakilinya. Ketika pejabat publik memamerkan gaya hidup mewah yang dianggap tidak sejalan dengan penghasilannya, masyarakat dapat merasa bahwa pejabat tersebut tidak memahami kebutuhan dan perjuangan masyarakat, dan tidak peduli dengan nasib rakyat. Selain itu, gaya hidup hedonisme juga memperkuat persepsi korupsi. Ketika pejabat publik memamerkan gaya hidup mewah, masyarakat dapat mengasumsikan bahwa kekayaannya berasal dari uang hasil korupsi atau suap, meskipun hal ini belum tentu benar.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan upaya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), di antaranya dengan imbauan keras kepada seluruh aparatur negara agar tidak memperlihatkan kemewahan dan/atau sikap hidup yang berlebihan serta memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan dan kepantasan sebagai rasa empati kepada masyarakat.

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *