Netralitas Aparatur Negara dalam Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Pemilu dan Pilkada  serentak di tahun 2024 sudah semakin dekat, seiring dengan hal tersebut semakin banyak laporan atau aduan masyarakat kepada Pemerintah melalui Bawaslu maupun KASN terkait adanya dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh para aparatur negara. Sementara, penting bagi aparatur pemerintah untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan, salah satunya dengan tetap netral dalam menjalankan tugas, yakni dengan menghindari campur tangan politik yang tidak sehat.

Di satu sisi, ASN diwajibkan untuk mentaati asas netralitas seperti yang diamanatkan dalam UU nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam aturan tersebut termaktub bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. ASN juga diamanatkan untuk tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun sehingga ASN seyogyanya tidak terlibat dalam kegiatan politik agar mempertahankan netralitas dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik.

Di sisi lain, ASN juga perlu mencermati potensi gangguan netralitas yang bisa terjadi dalam setiap tahapan Pemilu dan Pilkada. ASN harus berhati-hati agar tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang dapat diindikasikan melanggar netralitas, serta yang bertentangan dengan peraturan terkait penggunaan fasilitas publik sehingga ASN juga tidak boleh abai adanya potensi intervensi kegiatan politik dalam agenda pemerintahan.

Adanya pelanggaran Netralitas ASN tidak boleh dianggap remeh. Data dan informasi yang diperoleh dari bukti dan saksi perlu dianalisis dengan seksama untuk mengidentifikas kemungkinan adanya motivasi politik, kepentingan pribadi, atau pengaruh eksternal dalam kasus tersebut. Selain itu para ASN yang terlibat dalam pelanggaran netralitas perlu dijatuhi hukuman yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan untuk menimbulkan efek jera serta memberikan contoh yang tegas bagi ASN lainnya agar tidak mengikuti jejak pelanggaran serupa. Sementara itu, Kementerian PANRB, Kemendagri, BKN, KASN, dan Bawaslu diharapkan senantiasa meningkatkan sinergitas dan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai ASN.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *